Daerah-daerah yang di mekarkan di dlam KBL (Kabupaten Benua Landjak Dan KApuas Raya..

Daerah-daerah yang di mekarkan di dlam KBL (Kabupaten Benua Landjak Dan KApuas Raya..

 

JAKARTA--- Calon kabupaten baru, Luwu Tengah (Luteng) dan Bone Selatan (Bonsel), ternyata belum dibahas. Dipastikan, tidak akan terbentuk tahun ini. Saat ini, pemerintah dan Badan Legislatif (Baleg) menyepakati pembahasan tambahan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang telah diusulkan lagi oleh pemerintah daerah (pemda). Namun, dua calon kabupaten baru ini belum dibahas.
Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kamaruddin menyebut ada 181 DOB yang diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah diverifikasi.
Sedangkan di tingkat Komisi II, dari jumlah itu terdapat 65 calon DOB yang berhasil disaring dan diserahkan ke Baleg untuk diharmonisasi dan disingkronisasi bersama Komisi II, termasuk di dalamnya Kabupaten Bone Selatan. Ironisnya juga, ternyata Luteng tidak ada terdapat dalam 65 calon DOB tersebut.
Hasilnya, diputuskan untuk membahas secara bertahap 65 calon DOB kedalam tiga tahap pembahasan. Namun sayang, untuk tahap pertama pembahasan DOB calon Kabupaten Luteng dan Bone Selatan tidak masualan.
Calon daerah yang lolos dalam pembahasan tahap pertama, yakni: calon Kota Tahuna (Sulut), Kota Muara Bungo (Jambi), calon Kabupaten Maumere (NTT), Sekayan Raya (Kalbar), Kepulauan Kundur (Kepri), Talaud Selatan (Sulut), Banua Landjak (Kalbar), Lombok Selatan (NTB), Simalungun Hataran (Sumut), Bogor Barat (Jabar), Sukabumi Utara (Jabar), Renah Indojati (Sumbar), Panipi (Gorontalo), Kikim Area (Sumsel). Sedangkan dua daerah lainnya adalah calon priovinsi msing-masing Provinsi Sumbawa dan Tapanuli.
''Untuk Bone Selatan termasuk Luteng masuk dipembahasan tahap II, tidak masuk dalam pembahasan prioritas ditahap I ini,'' ujarnya. Kamaruddin yang juga Ketua Panja Pemekaran DPD RI, usai menghadiri rapat tertutup pembahasan DOB bersama Komisi II DPR dan Kemendagri diruang rapat Komisi II, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10).
Menurutnya, 33 calon DOB dari 181 daerah yang diusulkan memenuhi syarat termasuk dalam tahap I. Terdiri atas 16 RUU DOB non-papua sebagaimana disebutkan di atas dan 17 RUU dari Papua dan Papua Barat.
Sementara sisanya yang gagal masuk pembahasan tahap I, dikarenakan ada syarat yang belum terpenuhi. ''Yang tidak masuk pembahasan itu, ada syarat yang belum dilengkapi,'' terangnya lagi.
Namun demikian, pembahasan kelompok tahap II akan dilakukan setelah tahap I selesai, tetapi tidak sekarang. Kemungkinan besar prediksinya, pembahasan atas DOB tahap II dilakukan pada periode DPR berikutnya, mengingat periode DPR saat ini tinggal beberapa bulan lagi berakhir.
Direncanakan, pembahasan DOB tahap I akan mulai dibahas usai reses DPR akhir Oktober mendatang. ''Sisa usulan DOB yang belum masuk tahap I akan masuk pembahasan secara bertahap diperkirakan usai Pemilu 2014 mendatang,'' sebutnya.
Sebelumnya Mendagri, Gamawan Fauzi mengatakan Kemendagri akan memperketat untuk menyetujui usualan DOB. Sebab, calon DOB harus diujicobakan selama 3 tahun sebelum diotonomikan. Karena sejauh ini dari Evaluasi Pelaksanaan Pemda yang dilakukan Kemendagri, hanya 30 persenya DOB yang dinilai berhasil. Selebihnya dinilai gagal.
''Dalam revisi undang-undang tentang Pemda, diusulkan harus ada daerag persiapan. Jadi jangan begitu dimekarkan, dia (DOB) langsung otonom,'' ujarnya.
Hal itu juga telah masuk dalam rencan besat (grand design) Pemerintah Daerah yang dibentuk pemerintah. Bahkan ada kajian dari Kemendagri yang akan menggabungkan daerah otonomi yang dinilai gagal kembali ke daerah induk.
''Memang ada opsi tersebut, namun secara politis agak sulit diwujudkan. Bahkan dalam grand design ada penyesuan nama daerah. Bukan hanya pemekaran atau penggabungan, tp bisa saja jika suatu daerah lebih cocok masuk provinsi yang mana,'' ungkapnya.(fmc)

Calon Daerah yang Dibahas Tahap Pertama:

Kabupaten/Kota

* Kota Tahuna (Sulut)
* Kota Muara Bungo (Jambi)
* Kabupaten Maumere (NTT)
* Sekayan Raya (Kalbar)
* Kepulauan Kundur (Kepri)
* Talaud Selatan (Sulut)
* Banua Landjak (Kalbar)
* Lombok Selatan (NTB)
* Simalungun Hataran (Sumut)
* Bogor Barat (Jabar)
* Sukabumi Utara (Jabar)
* Renah Indojati (Sumbar)
* Panipi (Gorontalo)
* Kikim Area (Sumsel).

Calon Priovinsi
* Provinsi Sumbawa
* Provinsi Tapanuli

Daftar 65 DOB Hasil Penjaringan Komisi II DPR RI:

1.Kabupaten simalungun Hataran, Provinsi Sumatera Utara
2.Kabupaten Pantai Barat Mandailing, Provinsi Sumut
3.Kabupaten Kepulauan Kundur, Provinsi Kepri
4.Kabupaten Renah Indra Jati, Provinsi Sumbar
5.Kota Muara Bungo, Propinsi Jambi
6.Kabupaten Lembak, Provinsi Bengkulu
7.Kabupaten Bigi Mmaria, Propinsi Sumsel
8.Kabupaten Pantai Timur, Propinsi Sumsel
9.Kabupaten Bogor Barat, Provinsi Jabar
10.Kabupaten Garut Selatan, Propinsi Jabar
11.Kabupaten Suka Bumi Utara, Propinsi Jabar
12.Kabupaten Sekayam Raya, Propinsi Kalbar
13.Kabupaten Banua Banjak, Propinsi Kalbar
14.Kabupaten Berau Pesisir Selatan, Propinsi Kaltim
15.Kabupaten Paser Selatan, Propinsi Kaltim
16.Kota Tahuna, Provinsi Sulut
17.Kabupaten Talaut Selatan, Propinsi Sulut
18.Kota Langoa, Propinsi Sulut
19.Kabupaten Bone Selatan,Propinsi Sulsel
20.Kabupaten Bolio Huto, Propinsi Gorontalo
21.Kabupaten Panipi, Propinsi Gorontalo
22.Kabupaten Gorontalo Barat, Propinsi Gorontalo
23.Kabupaten Lombok Selatan, Propinsi NTB
24.Kabupaten Adonara, Propinsi NTT
25.Kota Maumere, Propinsi NTT
26.Kabupaten Wasile, Propinsi Malut
27.Kabupaten Kepulauan Obi, Propinsi Malut
28. Kabupaten Gili menawa pemekaran dari Kabupaten Jayapura Propinsi Papua
29. Kabupaten Moyo pemekaran dari Kabupaten Boven Digul Propinsi Papua
30. Kota merauke pemekaran dari Kabupaten Merauke pemekaran dari Kabupaten Papua
31. Kabupaten Balin Senter pemekaran dari Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Leni Jaya Propinsi Papua
32. Kabupaten Boboga pemekaran dari Kabupaten Tolikara Propinsi Papua
33. Kabupaten Puncak Trikora pemekaran dari Kabupaten Leni Jaya Propinsi Papua
34. Kabupaten Muara Digul pemekaran dari Kabupaten Mapi Propinsi Papua
35. Kabupaten Admi Korbay pemekaran dari Kabupaten Mapi Propinsi Papua
36. Kabupaten Katengban pemekaran dari Kabupaten Pegunungan Bintang Propinsi Papua
37. Kota Lembah Balin pemekaran dari Kabupaten Jaya Wijaya Propinsi Papua
38. Kabupaten Okika pemekaran dari Kabupaten Jaya Wijaya Propinsi Papua
39. Kabupaten Yafen Barat Utara pemekaran dari Kabupaten Kepualaun Yapen Propinsi Papua
40. Kabupaten Yapen Timur pemekaran dari Kabupaten Kepualauan Yapen Propinsi Papua
41. Kabupaten Pulau Numfor pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor Propinsi Papua
42. Kabupaten Yalimek pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua
43. Kabupaten Yahukimo Barat Pegunungan Ser pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua
44. Kabupaten Mambera Hulu pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua
45. Kabupaten Yahukimo Barat Daya pemekaran dari Kabupaten Yahukimo PropinsiPapua
46. Kabupaten Yahukimo Timur pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Propinsi
47. Kabupaten Yahukimo Utara pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua
48. Kabupaten Gondumisisare pemekaran dari Kabupaten Waropen Propinsi Papua
49. Kabupaten Malamoy pemekaran dari Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat
50. Kabupaten Maibratsau pemekaran dari Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat.
51. Kabupaten Raja Ampat Utara pemekaran dari Kabupaten Raja Ampat Propinsi Papua Barat
52. Kabupaten Raja Ampat Selatan pemekaran dari Kabupaten Raja Ampat Propinsi Papua Barat
53. Kabupaten Raja Maskona pemekaran dari Kabupaten Teluk Bintuni Propinsi Papua Barat
54. Kabupaten Okas pemekaran dari Kabupaten Fak Fak Propinsi Papua Barat
55. Kabupaten Kota Manokwari pemekaran dari Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat
56. Kabupaten Manokwari Barat pemekaran dari Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat.
57. Kabupaten Imeo pemekaran dari Kabupaten Sorong Selatan Propinsi Papua Barat
58. Propinsi Pulau Sumbawa pemekaran dari Propinsi NTB
59. Propinsi Papua Selatan pemekaran dari Propinsi Papua
60. Propinsi Papua Tengah pemekaran dari Propinsi Papua
61. Propinsi Papua Barat Daya pemekaran dari Propinsi Papua Barat
62. Propinsi Tapanuli pemekaran dari Propinsi Sumatera Utara
63. Propinsi Kepulauan Nias pemekaran dari Propinsi Sumatera Utara
64. Propinsi Kapuas Raya pemekaran dari Propinsi Kalbar
65. Propinsi Bolang Mongondow Raya.